Komisi Reformasi Polri, menurut Jimly, akan fokus menyusun langkah konkret untuk memastikan pembenahan institusi dapat berjalan secara komprehensif.
Ia menegaskan bahwa putusan MK hanya menjadi salah satu bagian dari reformasi yang jauh lebih luas.
Evaluasi terhadap regulasi lintas kementerian dan penyelarasan kewenangan penegakan hukum dinilai menjadi kunci agar sistem penegakan hukum nasional berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.***
Baca Juga: Menkeu Purbaya Temukan Dugaan Manipulasi Impor, Ekonom UI Soroti Prosedur