Mahfud MD Bongkar Arah Baru Reformasi Polri: Tak Boleh Lagi Jadi Alat Kekuasaan!

Bisnisbandung.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal isu penunjukannya sebagai calon pimpinan Tim Reformasi Polri yang kabarnya akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski mengaku sudah menyatakan kesediaan untuk membantu, Mahfud menegaskan bahwa dirinya belum menerima penugasan resmi.

Mahfud memilih untuk menjaga etika dengan tidak membahas substansi reformasi tersebut sebelum ada keputusan dari Presiden.

Baca Juga: Setelah 7 Tahun, Afgan Kembali dengan Single Terbaru 'Kacamata'

“Saya ditunjuk, saya harus punya tata krama untuk tidak bicara substansi. Saya siap membantu tapi sampai sekarang saya belum tahu bagaimana kelanjutannya,” kata Mahfud dalam youtube Indonesia Lawyers Club.

Mahfud menilai bahwa masalah terbesar di tubuh Polri bukan hanya soal struktur atau regulasi melainkan soal budaya dan perilaku aparat.

Ia menyoroti bahwa banyak praktik di lapangan yang rusak secara moral dan etika dari pungli, pemerasan, hingga gaya hidup hedonis sebagian anggota Polri.

“Yang banyak dari itu hedonis. Bukan karena kebutuhan operasional kurang tapi karena hedonisme. Itu banyak sekali di kalangan mereka,” tegas Mahfud.

Ia menilai perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian posisi atau reposisi pejabat tapi perombakan cara berpikir dan berperilaku di tubuh kepolisian.

Baca Juga: Cara Mudah Menyimpan Video dari Facebook untuk Ditonton Kapan Saja

Menurutnya kultur kepolisian yang selama ini permisif terhadap praktik tidak etis harus segera diperbaiki.

Mahfud juga menyinggung adanya campur tangan politik dalam berbagai aspek di tubuh Polri mulai dari proses rekrutmen hingga penempatan jabatan.

“Yang merusak bukan rakyat pencari keadilan tapi justru orang-orang elit. DPR, menteri, pejabat pemerintah—mereka sering nitip agar seseorang diterima di Polri atau dipromosikan,” ujarnya.

Fenomena “titipan” inilah yang menurut Mahfud membuat meritokrasi di Polri sulit diterapkan dan akhirnya menggerus independensi lembaga tersebut.

Baca Juga: Luhut Yakinkan Proyek Whoosh Bisa Diselesaikan Melalui Restrukturisasi