Mahfud MD Ungkap Pertemuan dengan Purnawirawan Polri Bahas Perbaikan Institusi

bisnisbandung.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Pandangan itu disampaikannya usai menerima kunjungan sepuluh purnawirawan jenderal Polri yang secara khusus datang untuk berdiskusi dan menyerahkan usulan resmi terkait langkah perbaikan institusi.

Menurut Mahfud, para purnawirawan yang hadir menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Polri saat ini.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Uang Negara Harus Bekerja untuk Kemakmuran Rakyat

Mereka menilai performa lembaga tersebut sedang berada pada titik terendah dalam sejarahnya dan membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Dalam pandangan Mahfud, kesadaran dari kalangan internal kepolisian sendiri merupakan tanda positif bahwa reformasi bukan lagi sekadar tuntutan masyarakat, tetapi juga kebutuhan internal untuk memulihkan kehormatan institusi.

“Semua usulan yang masuk ke saya sangat antusias dan mendukung agar Polri ini direformasi, diperbaiki,” jelasnya dilansir dari YouTube Kompas TV.

“Dan semuanya, termasuk jenderal-jenderal yang datang kemarin ke saya itu, dari polisi itu juga mengakui mengatakan bahwa inilah apa namanya, saat atau periode di mana prestasi Polri itu sangat jeblok, apa, sangat buruk sepanjang sejarah,” imbuhnya.

Baca Juga: Pasca Konten Dedi Mulyadi Viral Soal Aqua, Tenaga Ahli Perpamsi Soroti Isu Pengelolaan Air

Mahfud mengungkapkan bahwa usulan yang ia terima berasal dari berbagai kalangan termasuk purnawirawan TNI, akademisi, LSM, hingga korban pelanggaran hukum.

Ia menilai tingginya antusiasme publik menunjukkan adanya dorongan kuat agar pemerintah menata ulang sistem dan kultur kepolisian.

Terkait arah reformasi, Mahfud menjelaskan adanya dua arus besar pemikiran. Sebagian pihak mengusulkan perubahan struktural yang menempatkan Polri dalam hubungan akuntabilitas politik yang lebih jelas dengan lembaga eksekutif.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Capai 39,5 Juta Penerima, Serapan Anggaran Tembus Rp35,6 Triliun