Tarik Ulur Kekuasaan di Balik Komite Reformasi Polri, Ikrar Nusa Bhakti: Siapa Main di Balik Layar?

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyoroti lambannya pembentukan Komite Reformasi Polri yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Ikrar mempertanyakan apakah komite ini benar-benar langkah reformasi serius atau sekadar gimik politik di tengah tarik-menarik kekuasaan di lingkar pemerintahan.

Dalam kanal YouTube miliknya, Ikrar menjelaskan isu ini penting karena menyangkut arah pembenahan institusi penegak hukum yang selama ini dianggap kehilangan kepercayaan publik.

Baca Juga: Hamas Tolak Keterlibatan Tony Blair, Pengamat Soroti Skeptisisme terhadap Inggris

Diberitakan hampir sebulan sejak wacana pembentukan komite itu digulirkan belum ada kejelasan siapa saja anggotanya dan kapan akan dilantik.

Padahal Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyebut bahwa pelantikan akan dilakukan segera setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri pada 27 September lalu.

Namun hingga kini rencana itu terus tertunda tanpa alasan yang pasti.

“Alasannya klasik: beberapa calon anggota berhalangan hadir. Tapi publik melihatnya bukan sekadar kendala teknis melainkan tanda tarik-menarik kepentingan di dalam kekuasaan,” kata Ikrar.

Sejumlah nama disebut akan masuk ke dalam komite, seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Yusril Ihza Mahendra. Namun belum ada konfirmasi resmi dari Istana.

Baca Juga: Investor Domestik Jadi Penopang Pasar, Asing Masih Tunggu Bukti Eksekusi Fiskal

Sementara pemerintah belum berbuat banyak, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru sudah lebih dulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira polisi dan dipimpin Komjen Kris Nanda Dwi Laksana.

Langkah ini dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk resistensi internal Polri terhadap intervensi eksternal dari pemerintah.

“Ini seperti dua arah reformasi yang jalan sendiri-sendiri — satu versi presiden, satu versi Polri. Kalau begini, publik bingung mana yang serius,” ujar Ikrar.

Ia juga menyoroti indikasi tarik-menarik kepentingan politik yang bisa melahirkan kompromi dan mengaburkan arah reformasi.

Baca Juga: Diduga Akibat Bullying, Polisi Dalami Kasus Pelajar Tewas di Grobogan