bisnisbandung.com - Provinsi Riau kembali menjadi sorotan publik setelah Gubernur Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah di Riau yang tersandung korupsi, menjadikan provinsi kaya sumber daya alam ini juga dikenal sebagai “lahan subur” bagi praktik rasuah.
Riau merupakan salah satu daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan perkebunan, menjadikannya pusat aktivitas bisnis yang padat.
Baca Juga: Gubernur Riau Kembali Terjerat OTT, Mantan Penyidik KPK Soroti Akar Masalah
Namun, potensi tersebut kerap dimanfaatkan secara salah oleh sejumlah pejabat daerah. Dari masa ke masa, gubernur yang memimpin Riau silih berganti tersandung kasus serupa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi di Riau bukan sekadar perilaku individu, melainkan persoalan sistemik yang berakar kuat.
Menurut analisis mantan penyidik KPK, pola korupsi kepala daerah umumnya berkaitan dengan biaya politik yang tinggi saat kampanye.
Banyak pejabat terpilih merasa perlu “mengembalikan modal” setelah menjabat, dan melihat anggaran daerah atau proyek perizinan sebagai sumber dana tercepat.
Baca Juga: Bahlil Laporkan ke Presiden Prabowo, PNBP ESDM Sudah Capai 75% Target
Proses ini sering kali melibatkan potongan anggaran proyek atau imbalan dari izin usaha, yang nilainya bisa mencapai 20–30 persen.
“Dan ketika itu terjadi berulang, mereka selalu melaporkannya kepada penegak hukum,” ungkap Yudi Purnomo, dilansir dari youtube Metro TV.
“Di sinilah menurut saya, saya salut dengan teman-teman di Riau ya, yang tetap konsisten. Siapa pun gubernurnya, dari partai apa pun, ketika dia terlibat dalam satu kasus korupsi, pasti dilaporkan,” imbuhnya.
Namun, meski KPK telah berulang kali melakukan pencegahan, pelatihan, dan edukasi antikorupsi di Riau, kenyataannya kasus masih berulang.
Baca Juga: Diskusi Selama Dua Jam, Ignasius Jonan Bantah Isu Politik Usai Bertemu Presiden Prabowo