bisnisbandung.com - Operasi tangkap tangan (OTT) kembali terjadi di Provinsi Riau, kali ini menjerat Gubernur Riau yang belum genap satu tahun menjabat.
Meski hingga belum ada penetapan status hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang terlibat praktik rasuah.
Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, kasus korupsi yang berulang di daerah bukan sekadar persoalan nasib buruk, melainkan cerminan dari sistem birokrasi yang lemah dalam pencegahan korupsi.
Baca Juga: Bahlil Laporkan ke Presiden Prabowo, PNBP ESDM Sudah Capai 75% Target
“Ya, saya pikir ini bukan soal apes ya, tetapi ini adalah sistem birokrasi di Indonesia yang masih belum ada upaya pencegahan yang masif, yang mampu membuat para kepala daerah tidak korupsi,” ujarnya dilansir dari youtube Metro TV.
“Kita tahu begitu banyak kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sehingga sebenarnya modus-modus korupsi kepala daerah itu bisa terbaca,” lanjutnya.
Ia menilai belum ada upaya yang masif dan efektif untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang di tingkat kepala daerah.
Baca Juga: Diskusi Selama Dua Jam, Ignasius Jonan Bantah Isu Politik Usai Bertemu Presiden Prabowo
Kewenangan besar yang dimiliki kepala daerah disebut menjadi pintu masuk bagi berbagai modus korupsi.
Tiga sektor paling rawan adalah perizinan, jual beli jabatan, dan proyek pemerintah. Dalam praktiknya, kepala daerah sering meminta imbalan berupa persentase dari nilai proyek, maupun setoran dari pejabat bawahan.
Selain itu, besarnya biaya politik dalam proses pilkada juga mendorong kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan modal kampanye.
Kondisi ini semakin parah di daerah yang memiliki potensi keuangan tinggi, baik dari sisi anggaran maupun sektor perizinan, karena membuka peluang kolusi antara pejabat publik dan pengusaha.
Baca Juga: Gita Wirjawan Soroti Ketertinggalan Indonesia, Lemahnya Pendidikan dan Investasi Sektor Produktif
Yudi menjelaskan bahwa adanya hubungan saling menguntungkan antara kepala daerah, aparatur pemerintah, dan kalangan bisnis membuat praktik korupsi terus berulang.