“Karena ada hubungan simbiosis mutualisme antara kepala daerah dengan aparatur pemerintahannya, dan juga dengan para pengusaha. Mereka saling punya meeting of mind untuk saling memberikan uang dan proyek, seperti itu,” terangnya,
Selama belum ada reformasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi dan pendanaan politik, kasus seperti di Riau diperkirakan akan terus terjadi.***
Artikel Terkait
KPK Tindak Kasus Kredit Fiktif di Jepara, Stimulus Ekonomi Rawan Korupsi, Singgung Kucuran 200 Triliun
Eks Penyidik KPK Nilai Penanganan Kasus Korupsi Kuota Haji Sarat Kejanggalan
Tegas! Prabowo Ancam Libatkan KPK & Kejaksaan Buru BUMN Nakal
Bobby Nasution Diminta Hakim untuk Bersaksi di Persidangan, KPK Beraksi
Indikasi Mark Up di Proyek Whoosh, Eks Pimpinan KPK: Terlihat Ada Mens Rea
Rocky Gerung Nilai Jokowi Mulai Tertekan, KPK Selidiki Dugaan Mark up Proyek Kereta Cepat