Ia menilai, keberpihakan pemerintah tidak bisa diukur dari seberapa banyak lahan yang berhasil direbut, melainkan dari sejauh mana hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Jika redistribusi lahan dan peningkatan kesejahteraan petani tidak berjalan, maka slogan “semua untuk rakyat” yang sering digaungkan Presiden Prabowo berisiko menjadi sekadar retorika politik.
Hersubeno juga menyoroti potensi persoalan di tubuh BUMN yang kerap menjadi sorotan publik, termasuk risiko korupsi dan inefisiensi.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan kebijakan distribusi yang jelas, peralihan lahan dari perusahaan swasta ke BUMN tidak serta merta menjamin tercapainya keadilan ekonomi.***
Baca Juga: Dedi Mulyadi Respons Interupsi Dewan Soal Tambang, Tidak akan Kompromi dengan Kerusakan Lingkungan