Ia menilai, keberpihakan pemerintah tidak bisa diukur dari seberapa banyak lahan yang berhasil direbut, melainkan dari sejauh mana hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Jika redistribusi lahan dan peningkatan kesejahteraan petani tidak berjalan, maka slogan “semua untuk rakyat” yang sering digaungkan Presiden Prabowo berisiko menjadi sekadar retorika politik.
Hersubeno juga menyoroti potensi persoalan di tubuh BUMN yang kerap menjadi sorotan publik, termasuk risiko korupsi dan inefisiensi.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan kebijakan distribusi yang jelas, peralihan lahan dari perusahaan swasta ke BUMN tidak serta merta menjamin tercapainya keadilan ekonomi.***
Baca Juga: Dedi Mulyadi Respons Interupsi Dewan Soal Tambang, Tidak akan Kompromi dengan Kerusakan Lingkungan
Artikel Terkait
Prabowo Menyatakan Tiga Tahun Lagi Indonesia Punya Mobil Nasional! Netizen: Tapi Jangan Sampai Bernasib Seperti Esemka…
Pesan Presiden Prabowo ke Kapolri Sebelum Bertolak ke Malaysia
Di Hari Sumpah Pemuda, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Kejujuran dan Kerja Keras bagi Kemajuan Bangsa
Pegiat Media Sosial Nilai Ada Rivalitas Politik Halus antara Prabowo dan Gibran
Reaksi Rocky Gerung Soal Presiden Prabowo Akui Dongkol Menonton Podcast dengan Konten Kritis
Prabowo Tawar Tarif 0% untuk Komoditas Unggulan, Pengamat Soroti Alasan Terselubung