bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti perubahan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurutnya, Purbaya yang sebelumnya dikenal tegas menolak penggunaan dana APBN untuk menanggung utang proyek tersebut, kini menunjukkan sikap yang lebih lunak setelah menanggapi pernyataan mantan Presiden Joko Widodo.
Rocky menilai, Purbaya sempat menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan KCJB seharusnya menjadi beban konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China.
Namun, setelah muncul pernyataan Jokowi bahwa proyek ini memiliki dimensi sosial, Purbaya mulai menunjukkan pembenaran terhadap argumen tersebut, meskipun disertai dengan pernyataan yang bersifat kompromistis.
Baca Juga: Kemunculan Purbaya Dinilai Ganggu Dominasi Gibran dan Dedi Mulyadi di Sosial Media
“Purbaya akhirnya membenarkan itu sedikit. Padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya, kan. Jadi karena dia merugikan, maka Purbaya enggak mau bayar sebagai Menteri Keuangan,” ungkapnya dilansir dari youtube Rocky Gerung official.
“Jadi kita lihat bagaimana transaksi argumen ini. Dua-duanya apologetik. Purbaya apologetik, Jokowi juga apologetik. Tetapi yang betul-betul menuntut supaya ada kejelasan di dalam kasus ini adalah publik. Dan duduk perkara ini akan terus menjadi sorotan,” sambungnya.
Perubahan nada dari sikap awal yang tegas menjadi lebih apologetik ini disebut sebagai tanda adanya ketidakkonsistenan dalam posisi pemerintah terhadap proyek KCJB.
Baca Juga: Persepsi Publik Soal Aqua Terciderai, BPKN Beri Tanggapan
Rocky melihat bahwa Purbaya seharusnya tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas jika proyek tersebut memang memiliki aspek sosial, sehingga pendanaannya bisa dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme APBN.
Lebih lanjut, Rocky juga menilai dinamika ini menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan politik dan kebijakan di tingkat tinggi.
Menurut Rocky, baik Jokowi maupun Menteri Keuangan kini berada dalam posisi apologetik terhadap kebijakan yang sudah terlanjur kontroversial.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Uang Negara Harus Bekerja untuk Kemakmuran Rakyat
Namun, publik disebut tetap menuntut kejelasan mengenai sumber pembiayaan proyek dan pertanggungjawaban keuangan negara di baliknya.