Lebih lanjut, Ferdinand menilai risiko finansial dari proyek ini tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, melainkan juga oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Ini adalah sebuah hasrat individu dari Jokowi yang tidak memperhitungkan risiko. Sementara sekarang risiko ini ditanggung semua rakyat,” tuturnya.
Jika proyek gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang, hal itu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.
Ferdinand menilai kegagalan proyek kereta cepat dapat menjadi simbol lemahnya perencanaan dan pengawasan pembangunan nasional.***
Baca Juga: Pengamat Soroti Fenomena Pansos di Pemerintahan Prabowo, Singgung Menteri “Penyelamat Ekonomi”