Bisnisbandung.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tegas terhadap para pelaku penyelewengan pupuk subsidi.
Dalam rapat bersama direksi dan komisaris Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Amran mengumumkan pencabutan 2.039 izin kios dan distributor pupuk di seluruh Indonesia.
Kios dan distributor pupuk tersebut terbukti menaikkan harga pupuk hingga 20 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Juga: Jabat Tangan di Bawah Langit Islam
Amran menjelaskan "Hari ini kami umumkan izinnya dicabut. Ini permainan sudah lama."
"Kerugian petani diperkirakan mencapai Rp600 miliar per tahun dan kalau dibiarkan bisa mencapai Rp6 triliun dalam 10 tahun," tegas Amran.
Amran mengatakan dari hasil investigasi tim Kementan ditemukan lebih dari 6.000 pelanggaran transaksi pupuk di 2.039 kios.
Modusnya para kios menaikkan harga pupuk Urea dan NPK sebesar 18-20% dari harga normal.
"Contoh satu kios menaikkan harga dua jenis pupuk sekaligus. Ini tidak bisa ditoleransi. Yang merasa tidak bersalah silakan klarifikasi tapi hari ini izinnya tetap kami cabut," ujar Amran tegas.
Baca Juga: Apa Itu Web3 yang Ramai Dibicarakan di X? Ini Penjelasan Mudahnya!
Amran juga menyoroti regulasi lama yang dinilai berbelit-belit.
Sebelumnya distribusi pupuk harus melalui 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota sebelum sampai ke petani.
Namun kini atas arahan Presiden jalur distribusi dipangkas langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia lalu ke petani.
“Dulu petani nunggu paraf dulu baru pupuk bisa turun. Sekarang langsung. Ini perintah Bapak Presiden agar pupuk tidak lagi jadi mainan oknum,” kata Amran.
Baca Juga: Husein Ungkap Alasan Israel Bertahan Lama, Bukan Karena Kekuatan Militernya