Namun Awalil menilai kedua opsi itu tidak ideal.
Menurutnya menambah modal justru berpotensi membebani BUMN lain sementara penyerahan infrastruktur bisa membuka celah ketergantungan baru pada investor asing.
“Kalau disuntik lagi, uangnya dari mana? Kalau diserahkan ke swasta jangan-jangan malah dikuasai penuh oleh Cina,” sindir Awalil.
Awalil menegaskan bahwa publik berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas utang jumbo proyek ini.
Ia juga menyebut masih ada banyak kejanggalan sejak awal perencanaan, terutama soal perubahan kepemilikan saham di konsorsium Indonesia yang kini didominasi PT KAI setelah menggantikan Wijaya Karya (WIKA).
Baca Juga: Siap Tertawa Sekaligus Merinding di “Comic 8 Revolution: Santet K4bin3t”
“KCIC itu rugi, KAI terbebani, Danantara bingung cari solusi, dan pemerintah diminta diam saja? Ini proyek strategis nasional, tapi siapa yang tanggung risikonya?” tanya Awalil.
Ia pun menutup dengan kritik halus kepada pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil keputusan strategis terkait masa depan proyek tersebut.
“Semuanya sekarang di bawah Presiden Prabowo. Panggil saja semua pihak selesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut,karena rakyat sudah kebingungan melihat siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas utang ini,” pungkas Awalil.***