Bisnisbandung.com - Pengamat ekonomi Awalil Rizky menyoroti tajam persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang terus membengkak hingga menembus ratusan triliun rupiah.
Dalam komentarnya di kanal YouTube pribadi, Awalil mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas beban utang yang kini menekan keuangan BUMN transportasi khususnya PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Awalil mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang proyek KCJB menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Relawan Gaza Ajak Anak Muda Indonesia Berperan Global
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah tegas dan tepat secara hukum.
“Saya dukung Pak Purbaya. Ini harus tegas. APBN tidak boleh dipakai untuk bayar utang proyek kereta cepat. KCIC itu badan usaha bukan negara,” tegas Awalil.
Purbaya menjelaskan bahwa utang proyek KCJB bukan tanggungan pemerintah.
Menurutnya proyek itu dilakukan atas dasar kerja sama bisnis antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok, di bawah bendera PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).
Awalil menyoroti pembengkakan biaya proyek yang mencapai Rp19,5 triliun dari rencana awal.
Baca Juga: Tragedi di Balik Jas Putih: “Malam Alia” Angkat Isu Perundungan Mahasiswa Kedokteran
Untuk menutupi selisih itu KCIC kembali berutang ke China Development Bank (CDB) senilai sekitar Rp7 triliun yang justru memperbesar beban bunga.
“Cost overrun-nya besar. Ditutup pakai utang, utang juga berbunga. Artinya beban keuangan makin berat,” ujar Awalil.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek ini masih mencatatkan kerugian meski sudah beroperasi sejak Oktober 2023.
Padahal konsorsium Indonesia yang dipimpin PT KAI sudah mendapat tambahan modal dari pemerintah sebelumnya melalui penyertaan modal negara (PMN).
Baca Juga: “Medium Ugly” Saat Cinta Tak Butuh Wajah Tampan untuk Jadi Lucu dan Tulus