Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terkait kondisi demokrasi Indonesia.
Kali ini Rocky Gerung menyinggung soal polemik ijazah palsu hingga isu 'Fufufafa' yang menurutnya menjadi latar belakang kemarahan publik.
Rocky Gerung menilai reformasi yang terjadi sejak 1998 hanya sebatas perubahan kelembagaan namun tidak menghasilkan transformasi nilai.
Baca Juga: Soal Kasus MBG, Presiden Prabowo akan Panggil Kepala BGN: Jangan Sampai Ini Di Politisasi
Ia menyebut militer dan polisi memang dipisahkan dari struktur sipil tapi nilai-nilai militarisme masih merayap masuk (creeping militarism) ke dalam sistem demokrasi.
"Supremasi itu bukan soal sipilnya tapi nilai-nilai sipil. Dalam demokrasi, tentara, polisi, profesor, bahkan orang tanpa ijazah sekalipun harus tunduk pada nilai sipil," kata Rocky Gerung dalam youtube kompas.
Menurut Rocky Gerung situasi ini membuat publik mudah terjebak dalam rasa curiga termasuk terhadap isu-isu sensitif yang jarang terucap.
Ia menilai kasus ijazah palsu hingga istilah 'fufufafa' menjadi faktor psikologis yang terus membayang-bayangi masyarakat.
"Di belakang kepala masyarakat termasuk emak-emak, dosen, jurnalis, ada isu yang tak terucapkan yaitu soal fufufafa dan ijazah palsu. Itu jadi background kemarahan publik," ucap Rocky Gerung.
Baca Juga: Film Horor Thriller Rest Area Hadir dengan Konsep Hantu Kresek, Simbol Luka Sosial
Rocky Gerung juga menyoroti bagaimana ketidakpastian politik ditambah ketidakpastian ekonomi semakin memperburuk kondisi.
Menurutnya hal ini membuat rakyat mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas situasi saat ini.
Lebih jauh Rocky Gerung menilai reformasi belum benar-benar melahirkan demokrasi substantif.
Meski kelembagaan demokrasi seperti DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi sudah terbentuk, ia menilai perlembagaan nilai demokrasi belum berjalan sempurna.
Baca Juga: Rating Rendah Jadi Alasan Utama, Sinetron Baru RCTI Tutup Lebih Cepat dari Ekspektasi