Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rudi S Kamri melontarkan kritik pedas terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rudi menyoroti adanya dugaan 5.000 dapur fiktif yang terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI.
Menurut Rudi persoalan dapur fiktif ini menunjukkan betapa amburadulnya sistem pengelolaan MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Kapolri Tanggapi Desakan Pencopotan: Itu Beban yang Saya Pikirkan
Ia bahkan menyebut program unggulan Presiden Prabowo itu rawan jadi proyek bisnis segelintir investor ketimbang menjamin kesehatan anak bangsa.
Dikutip dari youtubenya, Rudi menjelaskan "Bayangkan kalau satu dapur melayani ribuan siswa berarti jutaan anak bisa jadi korban hanya karena dapur fiktif ini."
"Ini bukan sekadar salah teknis tapi cermin tata kelola yang kacau dan pengawasan yang longgar," kata Rudi.
Rudi menyinggung sejumlah kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tengah, Yogyakarta, dan Bandung Barat.
Menurutnya kasus tersebut menjadi bukti nyata lemahnya sistem distribusi makanan MBG.
Baca Juga: Dalam 17 Menit Sindikat Pembobol Rekening Dormant Gasak Rp204 Miliar
"Bagaimana makanan tidak basi kalau dimasak jam 10 malam,dikirim pagi, dimakan siang. Ribuan porsi diproduksi satu dapur, pasti kualitasnya turun. Itu sebabnya sering terjadi keracunan," tegasnya.
Rudi mendorong agar tata kelola MBG didesentralisasi.
Alih-alih mengandalkan vendor besar dengan dapur umum, ia mengusulkan agar dana MBG disalurkan langsung ke sekolah dan dikelola oleh Persatuan Orang Murid dan Guru (POMG) serta kantin sekolah.
"Kalau dikelola langsung di sekolah, orang tua tidak mungkin mengkorupsi jatah makan anaknya. Bahkan kalau kurang mereka rela menambah. Selain itu kantin dan UMKM lokal juga ikut hidup," jelas Rudi.
Baca Juga: Qodari Sebut Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan, Tata Ruang di Indonesia Jadi Sorotan