Diskusi ini juga menyinggung soal burden sharing senilai Rp200 triliun yang dilakukan di masa akhir jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Yanuar mengingatkan agar DPR lebih ketat mengawasi kebijakan fiskal pemerintah agar tidak menimbulkan beban baru bagi perbankan dan masyarakat.
“Kalau kebijakan ini dipaksakan tanpa perhitungan, risiko sistemik bisa muncul. Bukan cuma perbankan yang tertekan, tapi juga kredibilitas fiskal negara,” pungkasnya.***