bisnisbandung.com - Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo mengenai perbedaan mazhab ekonomi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan.
Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa perbedaan tersebut tidak sepenuhnya soal aliran pemikiran ekonomi, melainkan lebih pada pendekatan kebijakan dan gaya kepemimpinan.
Menurut Bhima, baik Purbaya maupun Sri Mulyani sama-sama berangkat dari kerangka neoliberal, dengan fokus pada peran moneter dan fiskal.
Baca Juga: Pendapatan Pertamina Meningkat Namun Dividen ke Negara Turun, Rieke Diah Pitaloka Persoalkan
“Saya agak berbeda pandangan dengan Pak Jokowi karena sebenarnya School of Thought-nya itu berada di dimensi kanan. Jadi artinya neoliberal ataupun Chicago tadi ini sama-sama terinspirasi dari neoliberalisme,” ungkapnya dilansir dari youtube Metro TV.
Perbedaan utamanya terletak pada keberanian dan inovasi. Purbaya disebut lebih berani mengambil langkah out of the box.
“Nah, yang harus diperhatikan adalah Pak Purbaya memang punya keberanian, punya inisiatif yang harus diakui itu out of the box dibandingkan Bu Sri Mulyani,” imbuhnya.
Misalnya dalam memanfaatkan dana menganggur di perbankan untuk mendorong likuiditas, sementara Sri Mulyani dikenal lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjaga defisit fiskal agar tetap terkendali.
Baca Juga: Pasca Gejolak Agustus, Pengamat Politik Soroti Perubahan di Pemerintahan Prabowo
Selama masa jabatannya, Sri Mulyani berhasil menjaga defisit anggaran tetap rendah, kecuali pada masa pandemi Covid-19.
Namun, kelemahan yang menonjol adalah lambatnya realisasi anggaran di sejumlah sektor, yang berimplikasi pada keterlambatan stimulus ekonomi.
Tantangan ini kini menjadi pekerjaan rumah bagi Purbaya, terutama dalam mempercepat penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas belanja negara.
Bhima menekankan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan, tetapi juga oleh kemampuan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis.
Baca Juga: Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Krisis Ekonomi Politik Indonesia, Sejak SBY hingga Jokowi
Purbaya diharapkan mampu memperkuat koordinasi tersebut agar program pemerintah dapat berjalan lebih cepat sekaligus tepat sasaran.