bisnisbandung.com - Desakan publik terhadap partai politik terus menguat seiring dengan mencuatnya tuntutan 17 + 8.
Salsa Erwina Hutagulung, perwakilan diaspora Indonesia di Denmark, menilai beberapa langkah nyata bisa segera dilakukan partai politik tanpa membutuhkan upaya besar.
Menurut Salsa, ada dua hal yang bisa menjadi langkah cepat untuk meredakan kekecewaan masyarakat. Pertama, ia menyoroti kader partai politik yang bersikap arogan kepada rakyat.
Baca Juga: Kasus Nadiem Makarim: Antara Dugaan Pelanggaran Administratif atau Tindak Pidana Korupsi
Kasus seorang kader PDIP yang dianggap merendahkan masyarakat disebut telah melukai hati publik, namun hingga kini belum ada tindakan tegas berupa pemecatan.
Salsa membandingkan hal tersebut dengan partai lain seperti Nasdem, Golkar, dan PAN yang sudah mengambil langkah cepat dengan memberhentikan kader bermasalah.
“Enggak ada itu pemecatan yang keluar dari PDIP contohnya kan. Padahal, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional sudah mengambil langkah loh. Mereka memecat loh karyawan-karyawan mereka,” ungkapnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.
Baca Juga: Unsur Korupsi Laptop Diduga Terpenuhi, Pukat UGM: Tapi Niat Nadiem Harus Dibuktikan
“Tapi itu tidak bisa tercontreng karena masih ada di PDIP yang belum dipecatkan. Apa iya PDIP mau mengkhianati yang lain-lain yang sudah berkomitmen menuruti aspirasi rakyat? Karena itu tidak akan kita contreng sampai benar-benar dipecat oleh PDIP,” sambungnya.
Ia menekankan bahwa sikap diam hanya akan memperburuk citra partai dan menimbulkan kesan mengkhianati komitmen bersama.
Langkah kedua yang dinilai mendesak adalah transparansi terkait tunjangan aspirasi anggota dewan.
Salsa menilai masyarakat bisa memahami jika ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan, namun publik tetap mengharapkan adanya pembaruan informasi dan progres nyata.
Baca Juga: Soleman B. Ponto Klarifikasi Peran Intelijen TNI di Tengah Kerusuhan
Transparansi ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Selain itu, Salsa menyinggung pentingnya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, rancangan undang-undang yang sudah lama diperjuangkan KPK dan pernah didorong oleh Mahfud MD tersebut bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi masyarakat.