bisnisbandung.com - Isu kenaikan tunjangan anggota DPRmenuai sorotan publik. Meski telah ada klarifikasi terkait besaran tunjangan beras yang hanya sekitar Rp300 ribu per bulan dan tunjangan bensin Rp3 juta, sorotan tetap tertuju pada tunjangan tempat tinggal yang mencapai Rp50 juta.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai kebijakan tunjangan DPR saat ini tidak rasional.

Menurutnya, sistem pengaturan gaji dan tunjangan anggota legislatif di Indonesia berbeda dengan sejumlah negara lain yang lebih ketat.

Baca Juga: Motif di Balik Penculikan dan Pembunuhan Kepcab Bank BUMN, Kriminolog UI Beberkan Dugaan

Di beberapa negara, kenaikan gaji legislatif hanya dapat dilakukan setelah periode jabatan berakhir atau melalui komisi independen.

Di Indonesia, gaji anggota dewan memang diatur undang-undang, namun tunjangan ditentukan oleh keputusan menteri.

Celios menilai mekanisme ini membuka celah penyalahgunaan, karena eksekutif bisa saja memberikan tambahan tunjangan kepada legislatif secara legal.

Saat ini terdapat berbagai jenis tunjangan yang melekat pada anggota DPR, mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan komunikasi, hingga tunjangan bahan bakar.

Baca Juga: Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Tunjukkan Rawan Kejahatan di Area Publik

“Jadi tunjangan-tunjangan ini, nanti mohon dikoreksi ya Pak ya, ada puluhan: tunjangan anak, istri, beras, bensin, tunjangan komunikasi,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas TV.

“Dan menurut saya ini irasional dalam kondisi ekonomi kita hari ini. Masyarakat dipaksa bayar pajak lebih banyak, belum di Bone dan yang lain-lain,” sambungnya.

Bagi Celios, jumlah fasilitas tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah beban pajak yang meningkat dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan rakyat, penambahan tunjangan justru dianggap melukai rasa keadilan publik.

Baca Juga: Mengapa Lisa Mariana Dipanggil KPK? Pakar TPPU Beberkan Kemungkinan Aliran Dana

Celios menekankan bahwa DPR dan pemerintah perlu melihat kritik ini sebagai masukan konstruktif.

“Jadi ini melukai perasaan publik. Dan atas dasar ini, saya kira pemerintah termasuk juga DPR harus melihat ini sebagai kritik yang konstruktif,” tegasnya.