bisnisbandung.com - Anggota DPR Ahmad Sahroni memberikan pandangannya terkait tunjangan rumah sebesar Rp50 juta yang diterima oleh anggota dewan.
Menurutnya, kebijakan ini lebih efisien dibandingkan pemberian fasilitas rumah dinas karena biaya perawatan rumah jabatan justru jauh lebih besar dan berpotensi membebani keuangan negara.
“Gini, kalau tunjangan rumah dikasih fasilitas rumah itu biayanya akan lebih, mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR sebanyak Rp50 juta,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas.com
Baca Juga: Wamen Prabowo Terjerat Kasus, Istana Ungkap Reshuffle Belum Jadi Kepastian
“Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga ya, banyak rusak aset lah, perlengkapan di dalamnya,” sambungnya.
Sahroni menjelaskan bahwa fasilitas rumah dinas membutuhkan biaya perawatan rutin yang tidak sedikit, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga perlengkapan di dalam rumah.
Kondisi ini bisa menimbulkan pembengkakan anggaran, terlebih jika seluruh 580 anggota DPR menggunakan rumah jabatan dengan kebutuhan perbaikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian tunjangan dianggap lebih hemat dan praktis.
Baca Juga: Usai OTT Wamenaker oleh KPK, Mensesneg Sampaikan Keprihatinan Mendalam
Ia juga menegaskan bahwa saat ini rumah dinas DPR sudah tidak lagi digunakan, dan seluruhnya telah dikembalikan ke negara.
Dengan adanya tunjangan, para anggota DPR dapat mengatur kebutuhan tempat tinggalnya secara mandiri, baik untuk menyewa rumah maupun keperluan lainnya.
Menanggapi kritik publik di media sosial mengenai besarnya tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Sahroni menilai pandangan tersebut kurang tepat.
Menurutnya, anggota DPR tetap memiliki empati kepada masyarakat, hanya saja bentuk kepedulian itu tidak selalu dipublikasikan.
Baca Juga: Diinjak dan Kesakitan, Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Dampingi Warga di Puncak Pinang
Banyak kegiatan sosial yang dilakukan di daerah pemilihan masing-masing, mulai dari bantuan rutin hingga program kemasyarakatan, yang sifatnya lebih personal dan tidak ditampilkan secara terbuka.
Artikel Terkait
Kesejahteraan Prajurit Jadi Prioritas, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Desak Kenaikan Tunjangan dan Perbaikan Fasilitas
Birokrasi Dipangkas! Prabowo Resmi Luncurkan Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah
5 Bulan Tunjangan Pegawai Belum Dibayar! Bupati Pangandaran Nangis ke Dedi Mulyadi
Ambisi Bombastis Presiden Prabowo Ingin APBN Nol Defisit, Ekonom Beri Tanggapan Realistis
Tunjangan DPR Rp50 Juta per Bulan, Adi Prayitno Sebut Ini Soal Sensitif di Tengah Ekonomi Sulit
Wamen Prabowo Terjerat Kasus, Istana Ungkap Reshuffle Belum Jadi Kepastian