Keterlibatan masyarakat dianggap krusial agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sisi fiskal pemerintah daerah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan bayar warga.
Dengan demikian, menurutnya, kenaikan PBB yang terjadi di sejumlah wilayah tidak sepatutnya dikaitkan langsung dengan kebijakan pemerintah nasional, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari pengelolaan fiskal daerah yang memerlukan perbaikan tata kelola dan komunikasi publik.***