Anggota DPR Bantah Kenaikan PBB di Daerah-Daerah Dampak Efisiensi Pemerintah Pusat

Keterlibatan masyarakat dianggap krusial agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sisi fiskal pemerintah daerah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan bayar warga.

Dengan demikian, menurutnya, kenaikan PBB yang terjadi di sejumlah wilayah tidak sepatutnya dikaitkan langsung dengan kebijakan pemerintah nasional, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari pengelolaan fiskal daerah yang memerlukan perbaikan tata kelola dan komunikasi publik.***

Baca Juga: Mentan Amran & Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Investasi Rp 33 T di Subang, 33 Ribu Tenaga Kerja Terserap