Bisnisbandung.com - Mahfud MD buka suara soal kondisi penegakan hukum di era saat ini dan perbandingannya dengan masa dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam.
Dikutip dari youtubeKeadilan TV, Mahfud mengungkapkan sejumlah persoalan terkait koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung yang kerap mengalami kendala.
Termasuk kasus-kasus besar yang dinilai “menghilang” dan tidak terselesaikan secara tuntas.
Baca Juga: Eks Hakim Agung Nilai Abolisi dan Amnesti Penting untuk Stabilitas Nasional
Menurut Mahfud pada masa jabatannya dulu Kapolri dan Jaksa Agung tidak pernah menghadiri rapat bersama karena berbagai pertimbangan.
"Mesti dipanggil secara terpisah. Kalau dengan saya iya karena saya gak mau orang-orang ketemu dalam rapat kecuali saat upacara. Mereka memang sering tidak mau bertemu," ujarnya.
Mahfud juga menyinggung kasus pagar laut yang menjadi kontroversi antara Polri dan Kejaksaan Agung.
"Polisi ajukan kasus pemalsuan dokumen, Kejaksaan bilang korupsi, polisi kembalikan lagi. Sampai akhirnya masa prosesnya habis dan kasusnya hilang," katanya.
Mantan Menko Polhukam ini juga menyentil kasus-kasus besar seperti kasus Riza Chalid dan Suryamadi yang dianggap kuat secara politik dan perlindungan dari kekuasaan membuat proses hukum terhambat.
Baca Juga: Pendukung Silfester Minta Amnesti Prabowo, Refly Harun: Harus Ada Ketidakadilan Nyata Dulu
“Pak Sudirman Said sudah memberi rekomendasi ke Presiden Jokowi agar kasus ini ditindak tapi kata Pak Jokowi ‘Kalau Riza Chalid dan Setia Novanto bersatu bagaimana?’ Jadinya kasus itu mandek,” jelas Mahfud.
Mahfud juga menyoroti upaya pengampunan bagi para tersangka kasus besar termasuk Suryamadi yang merugikan negara hingga Rp 79 triliun.
"Saya tidak setuju pengampunan untuk yang sudah dalam proses hukum. Kalau yang belum proses, saya setuju," tegasnya.
Baca Juga: Kasus Nadiem di KPK dan Kejaksaan, Efektivitas Penanganan Jadi Sorotan