Dalam pandangan Yunarto, hal ini merupakan kritik tersirat terhadap sistem hukum yang dinilai bermasalah dan rawan dipolitisasi.
Meski demikian, Yunarto menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak seharusnya berhenti pada pemberian amnesti semata.
Ia menilai perlu ada langkah lanjutan berupa perbaikan sistem hukum agar tidak lagi terjadi kasus kriminalisasi politik di masa depan.
Ini dianggap sebagai tanggung jawab besar dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar adil dan bebas dari tekanan politik.***
Baca Juga: Sujiwo Tejo: Lebih Menghina Mana Merobek-Robek Merah Putih atau Jual Tambang ke Asing?