bisnisbandung.com - Polemik penggunaan bendera bajak laut Jolly Roger dari serial One Piece dalam sejumlah aksi maupun jelang peringatan kemerdekaan belakangan memicu diskusi publik.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menyatakan bahwa bentuk ekspresi seperti ini dapat dipandang sebagai respons kreatif atas keresahan sosial yang dirasakan masyarakat, selama tidak melanggar batas hukum yang berlaku.
Fenomena pemasangan simbol One Piece oleh sejumlah kelompok muda dinilai relevan dengan situasi keadilan di Indonesia.
Baca Juga: Kemunculan Anoa di Kejaksaan Agung Jadi Sorotan, Jurnalis Senior Curiga Ada Operasi Senyap
“Ekspresi itu harus berani dan, dalam tanda kutip, memang kita harus paham hukum dan jangan sampai melewati batas hukum. Tapi kira-kira kita harus belajar dari Gus Dur,” ungkapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube tvOneNews, Video diunggah Selasa (6/8).s
“Gus Dur itu bahkan mengapresiasi ini bahkan bintang kejora waktu itu ya, Gus Dur ya dia bilang asal di bawah, jangan lebih tinggi. Anggap aja umbul-umbul itu. Bahkan se ekstrem itu Gus Dur, gitu,” sambungnya.
Dalam banyak kasus, ekspresi semacam ini muncul sebagai kritik atas kondisi hukum, kemacetan birokrasi, serta persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Sengketa Royalti, MK Ungkap WR Supratman Bisa Jadi Orang Terkaya Kalau Hak Cipta Diartikan Harfiah
Penggunaan simbol Jolly Roger dianggap sebagai bentuk sindiran atau perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakpastian hukum, bukan semata-mata sebagai bentuk pelanggaran terhadap simbol negara.
Dalam perspektif YLBHI, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijaga. Organisasi tersebut setiap tahunnya merilis laporan yang menunjukkan berbagai pelanggaran hukum dan ketidakadilan struktural yang masih terjadi di Indonesia.
Dari sudut pandang ini, penggunaan simbol alternatif oleh warga termasuk dalam bentuk visual populer seperti One Piece dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi sosial yang menyuarakan kritik atas realitas.
Lebih lanjut, M. Isnur menekankan pentingnya edukasi hukum di tengah masyarakat. Koordinasi dan komunikasi antar warga, termasuk mereka yang berada di luar pusat informasi seperti daerah-daerah, menjadi kunci agar ekspresi tidak berujung pada pelanggaran.
Baca Juga: Mr. Qodari Bongkar Strategi Prabowo dan Megawati Pasca Amnesti dan Abolisi
Ia mengingatkan bahwa ekspresi publik harus tetap berada dalam koridor hukum, namun tidak boleh diberangus hanya karena tidak lazim atau berbeda dari simbol formal.
Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda menggunakan media budaya populer untuk menyampaikan kegelisahan mereka.