Bisnisbandung.com - Pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp552,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya untuk membayar bunga utang.
Ekonom senior, Awalil Rizky menilai kondisi ini mengkhawatirkan karena bisa mempersempit ruang fiskal dan memperbesar risiko gagal bayar.
Awalil Rizky mengingatkan bahwa pembayaran bunga utang sebesar itu menyedot sekitar 19,27% dari total pendapatan negara.
Angka ini jauh melebihi batas aman yang direkomendasikan oleh lembaga seperti IMF yakni maksimal 7-10 persen.
“Artinya ini sudah melewati ambang batas aman. Kondisinya tidak lagi bisa dibilang sehat,” kata Awalil dikutip dari youtubenya.
Awalil juga menyoroti beban pembayaran bunga utang yang kian meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2024 bunga utang tercatat sebesar Rp488,43 triliun dengan pendapatan negara sekitar Rp2.850 triliun atau setara 17,13%. Tahun ini naik baik secara nominal maupun persentase.
Tak hanya menyempitkan ruang fiskal, menurut Awalil pembayaran bunga utang kini menjadi pos pengeluaran terbesar di APBN bahkan melampaui belanja pegawai dan belanja barang.
Hal ini menyulitkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih, Rumah Rakyat, hingga Sekolah Gratis bisa terkendala karena keterbatasan dana akibat beban bunga utang,” jelasnya.
Meski begitu, Awalil mengakui bahwa pemerintah hingga kini masih disiplin membayar pokok dan bunga utang tepat waktu.
Namun ia mengingatkan bahwa krisis utang biasanya diawali dengan ketidakmampuan membayar bunga atau pokok utang yang jatuh tempo.
Baca Juga: Penyaluran Kredit Turun, BPRS Bertahan Lewat Efisiensi dan Strategi Likuiditas