“Sekali saja pemerintah gagal bayar, terutama terhadap surat utang maka kepercayaan pasar akan jatuh. Sulit mencari utang baru untuk menutup kebutuhan fiskal,” ujarnya
Lebih lanjut Awalil menyoroti indikator Debt Service Ratio (DSR) pemerintah yakni rasio gabungan antara bunga dan cicilan pokok terhadap pendapatan negara.
Menurutnya rasio DSR Indonesia pada 2024 telah mencapai 45%, padahal batas aman hanya 25-35%.
“Kalau bunga saja 552 triliun ditambah pokok yang saya perkirakan 800-an triliun, totalnya lebih dari Rp1.350 triliun. Itu hampir setengah dari pendapatan negara,” bebernya.
Awalil juga mengeluhkan minimnya transparansi pemerintah terkait pembayaran pokok utang.
Ia berharap ada laporan rutin agar publik dan parlemen dapat mengawasi dengan lebih baik.
“Indonesia memang belum krisis tapi kalau tidak hati-hati bukan tak mungkin menuju ke sana dalam satu-dua tahun ke depan,” pungkas Awalil.***
Artikel Terkait
Pemberian Amnesti & Abolisi, Pengamat: Apakah Harmoni Politik Terwujud?
Ekonom Kritik Klaim Menteri Amran Soal Rupiah Bisa Rp1.000 per Dolar AS, Ini Alasannya
Dedi Mulyadi Bongkar Tudingan Anti-Islam, Bukan Penampilan Tapi Ketika Pemimpin Tak Peduli Rakyat
Pelabuhan Ratu Jadi Fokus Penataan, Dedi Mulyadi Gagas Jadi Ikon Wisata Nasional dan Internasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Tinjau Program Cek Kesehatan Gratis di Bandung
Herman Suryatman Tegaskan Target Zero New Stunting di Jawa Barat, Ini Jurus Jitunya!