Bisnisbandung.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menuai sorotan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Pengamat ekonomi Awalil Rizky mengapresiasi langkah KPPU yang mulai turun tangan dalam mengawasi potensi praktik monopoli di program strategis tersebut.
Dalam youtubenya, Awalil Rizky menilai KPPU sudah berada di jalur yang tepat.
Baca Juga: Libatkan Mahasiswa, Strategi Terpadu OJK Dorong Literasi dan Minat Investasi Pasar Modal
Dengan mempersiapkan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah khususnya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG.
"KPPU ini sebenarnya lembaga penting,tapi jarang terekspos. Saat ini mereka tengah mempersiapkan draf rekomendasi perbaikan program MBG agar tidak dikuasai segelintir pihak saja," ujar Awalil Rizky.
KPPU menemukan adanya tantangan struktural dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kemitraan hingga distribusi makanan.
Ketua KPPU menekankan perlunya sistem verifikasi yang akurat dan transparan agar tidak terjadi penunjukan mitra secara subjektif.
"Verifikasi mitra harus dilakukan oleh tim ahli independen dengan kompetensi yang jelas. Jangan sampai ada 'like or dislike' dalam penentuan mitra," tegas Ipan.
Baca Juga: Daya Tarik Pasar Modal Meningkat Seiring Turunnya Suku Bunga BI
Lebih jauh KPPU juga menyarankan agar semua mitra MBG membuat perjanjian kemitraan formal dengan BGN.
"Jangan sampai program MBG hanya memberi makan tapi tidak menggerakkan ekonomi lokal. Harus melibatkan petani, nelayan, dan UMKM di sekitar lokasi," ujar Awalil Rizky.
Awalil Rizky menambahkan publik juga harus dilibatkan dalam pengawasan.
Ia berharap BGN benar-benar memperhatikan saran dari KPPU agar program MBG tidak hanya berjalan lancar tapi juga adil dan menyejahterakan.
Baca Juga: Rojali Dan Rohana Tak Lepas Dari Masalah Kemiskinan Di Indonesia