Menurut Awalil Rizky garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS pada 2024 hanya sekitar USD 3,35 yang artinya berada di bawah standar Bank Dunia untuk negara berkembang.
Padahal Indonesia saat ini telah menyandang status upper middle income country atau negara berpendapatan menengah atas.
“Kalau pemerintah mau konsisten dengan status negara menengah atas seharusnya pakai ukuran kemiskinan Bank Dunia yang USD 8,30,” tegasnya.
Namun Awalil Rizky mengakui penggunaan garis yang lebih tinggi akan menunjukkan realitas yang jauh lebih berat: mayoritas warga Indonesia masuk kategori miskin atau hampir miskin.
Baca Juga: Fenomena Rojali Dan Rohana, Apakah Masyarakat Yang Salah?
Ia menyebut penduduk Indonesia mayoritas hidup di ambang batas kemiskinan sehingga sangat sensitif terhadap perubahan garis ukur.
Awalil Rizky juga mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya lebih realistis dalam menyampaikan narasi soal kemiskinan.
Ia menilai, penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem saja masih jauh dari selesai—apalagi menyatakan bahwa kemiskinan secara umum telah teratasi.
Baca Juga: Kriminolog Soroti Narasi Kesehatan Mental dalam Kasus Arya Daru, Desak Penyelidikan Tak Berhenti
“Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kemiskinan sudah tertangani. Bahkan untuk kemiskinan ekstrem pun kita masih punya pekerjaan rumah besar,” ujarnya.
Awalil Rizky berharap data dan perbandingan ini bisa menjadi cermin bagi pemerintah agar tidak terbuai dengan angka statistik semata.
Menurutnya penting untuk melihat realitas lapangan secara lebih jujur agar kebijakan yang dibuat bisa benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.***