Bisnisbandung.com - Politikus dan pengamat politik Adi Prayitno menanggapi serius usulan Ketua Umum PKB Cak Imin.
Cak Imin menginginkan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) diubah dari pemilihan langsung menjadi dua opsi, yakni dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Menurut Adi wacana Cak Imin ini berpotensi mengancam prinsip demokrasi di Indonesia.
Dalam youtubenya, Adi menyebut bahwa usulan tersebut muncul karena kekhawatiran terhadap praktik politik uang yang brutal selama Pilkada.
“Memang benar biaya politik untuk menjadi gubernur, bupati, atau walikota sangat tinggi karena politik transaksional dan money politic yang marak,” ujar Adi.
Namun ia mengingatkan bahwa solusi mengganti pemilihan langsung dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD atau penunjukan pemerintah pusat bukanlah jalan keluar yang tepat.
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, politik uang tidak hilang, tapi hanya berpindah ke DPRD yang jumlahnya terbatas dan bisa lebih brutal,” ungkapnya.
Baca Juga: Selamat Jalan Maestro Mini 4WD: Shunsaku Tamiya Tutup Usia
Adi juga menyoroti usulan agar gubernur, bupati, dan walikota ditunjuk langsung pemerintah pusat.
“Kalau itu terjadi rakyat kehilangan kedaulatan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Ini bertentangan dengan ruh demokrasi yang memberikan hak suara kepada rakyat,” tegasnya.
Menurut Adi akar permasalahan terletak pada sistem partai politik yang selama ini kurang tegas melarang praktik politik uang.
“Kunci untuk menghilangkan politik uang ada di partai politik. Partai harus memberikan fatwa haram terhadap politik uang dalam Pilkada,” jelasnya.
Ia menambahkan partai politik harus menegakkan disiplin ketat pada kader yang maju sebagai calon kepala daerah untuk tidak menggunakan uang atau bantuan sosial sebagai alat politik.
Baca Juga: Waspada Serangan Asma: Dapat Berakibat Fatal Jika Tidak Segera Ditangani