“Kalau partai memberikan komitmen ini maka kualitas Pilkada akan meningkat dan rakyat pun akan memilih berdasarkan kapasitas dan integritas calon,” katanya.
Adi juga mengingatkan bahwa pengalaman memilih kepala daerah secara langsung di Indonesia baru berlangsung sekitar 20 tahun dan masih perlu penyempurnaan.
“Jangan buru-buru menghilangkan hak rakyat untuk memilih dengan alasan jenuh terhadap politik uang. Kita harus memperbaiki sistem dan membenahi partai politik,” tegasnya.
Dalam hal pengelolaan daerah agar tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat, Adi menyarankan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah dengan pengawasan ketat terhadap potensi korupsi melalui penegak hukum.
Baca Juga: Logo Resmi HUT RI ke-80 Ramai Diperbincangkan Media Sosial: Antara Merdeka dan Mirip Keroppi
Ia menutup pernyataannya dengan pesan agar demokrasi di Indonesia terus tumbuh dan berkembang serta kepala daerah yang dipilih rakyat akan lebih mewakili aspirasi masyarakat.
“Demokrasi memang bising dan penuh dinamika, tapi itulah esensinya. Pemimpin terbaik adalah yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan segelintir elit,” pungkas Adi Prayitno.***
Artikel Terkait
IKN Telan Triliunan Rupiah, Pengamat ekonomi: Moratorium Jadi Solusi atau Bom Waktu APBN?
OJK Harus Bertindak! Ekonom: Gerakan Gagal Bayar Pinjol Bisa Rusak Industri Fintech
Operasi Patuh Lodaya 2025, Satlantas Polrestabes Bandung Tindak 4.673 Pelanggar
Pelayanan RSUD Sentot Indramayu Dikeluhkan, Ini Respons DPRD Jawa Barat
Stop Jual Siswa Demi Wisata, Gubernur Dedi Mulyadi: Ini Eksploitasi Berkedok Edukasi!