Bisnisbandung.com - Di tengah jutaan rakyat yang kesulitan mencari pekerjaan justru muncul ironi pahit, para pejabat publik malah rangkap jabatan dan menikmati gaji dobel.
Hal ini disorot tajam oleh pengamat politik Adi Prayitno dalam sebuah youtubenya.
“Coba pikir katanya pengangguran tinggi, cari kerja susah. Tapi lihat elit kekuasaan rangkap jabatan sampai dua tiga posisi. Masuk akal?” kata Adi Prayitno.
Baca Juga: Kebijakan Pajak Pedagang Online Dinilai Sudah Tepat, CELIOS: Ini untuk Menyetarakan Pedagang
Menurut Adi Prayitno data pemerintah sendiri mencatat 7,28 juta pengangguran di Indonesia.
Bahkan beberapa waktu lalu ada pejabat yang menyarankan warga untuk kerja ke luar negeri sebagai solusi.
Di sisi lain kepala PCO mengklaim telah membuka 3,6 juta lapangan pekerjaan. Tapi Adi Prayitno menyindir, "Lapangan kerja di mana? Kok gak kelihatan?"
Adi Prayitno menyebut realita yang terjadi sebagai paradoks sosial-politik.
Di satu sisi rakyat mengalami PHK massal, mencari kerja pontang-panting dari satu tempat ke tempat lain namun di sisi lain pejabat elite justru duduk nyaman di berbagai posisi strategis bahkan tanpa dilanggar hukum apapun.
Baca Juga: Mengapa Kasus Beras Oplosan Tak Kunjung Usai? Celah Distribusi SPHP Jadi Sorotan Peneliti
“Jadi komisaris iya jadi wakil menteri iya, jadi pengurus ini-itu juga iya. Ini bukan masalah legal atau tidak tapi soal sensitivitas moral dan empati,” kritik Adi Prayitno.
Ia menambahkan kondisi ini menimbulkan kesan bahwa Indonesia seolah krisis SDM karena yang diangkat ke posisi penting itu-itu saja orangnya.
Adi Prayitno menduga fenomena rangkap jabatan tak lebih dari bagi-bagi kekuasaan bukan soal profesionalisme.
Ia mempertanyakan bagaimana bisa seseorang fokus penuh pada tugas publiknya jika dalam waktu bersamaan juga harus mengurus perusahaan BUMN sebagai komisaris.
Baca Juga: Kasus Beras Oplosan Diduga Libatkan 7 Perusahaan Besar, DPR Desak Penelusuran Menyeluruh