Bisnisbandung.com - Bivitri Susanti mengkritik keras wacana hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah.
Menurut Bivitri omongan tentang hilirisasi itu hanyalah "omong kosong" yang tak menyelesaikan persoalan mendasar di negeri ini.
"Kita harus bongkar warisan-warisan Jokowi yang enggak benar itu. Tanah itu penguasaan negara, tapi masyarakat adat dianggap tidak punya sertifikat," ungkap Bivitri dalam youtube DeddySitorusOfficial.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Modus Manipulasi Data Bansos, RT Hingga Kepala Desa Bisa Masukkan Keluarga
Bivitri menyoroti bahwa di balik kebijakan pemerintah, ada oligarki besar yang justru menguasai aset-aset negara.
"Ada oligarki yang dulunya sopir truk, preman, tapi pintar bermanuver sehingga menguasai banyak hal. Ini yang mesti kita bongkar," katanya.
Lebih lanjut Bivitri menyinggung soal proses politik dan hukum terkait usulan pemakzulan wapres yang disuarakan para purnawirawan TNI.
Dia menilai proses ini penting sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi agar aturan tidak diubah sesuka hati.
"Kalau mau membahas, cari kesalahan yang jelas di diri wapres bukan cuma cari-cari untuk menjatuhkan. Jangan sampai ini jadi ajang politik yang tidak konstruktif," ujarnya.
Baca Juga: Bansos Kerap Tidak Tepat Sasaran, Mensos Fokus Atasi Tumpang Tindih Data
Bivitri juga menegaskan bahwa wakil presiden harus siap menjadi presiden berikutnya dengan kapasitas yang mumpuni.
"Jangan hanya modal muda tapi harus belajar dulu. Ini soal kapasitas bukan sekadar umur," tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Bivitri menyinggung adanya ketakutan di kalangan politikus terkait proses pemakzulan karena hal itu otomatis berimbas pada kursi presiden.
"Ini bukan main-main, ini soal peradaban politik dan hukum konstitusional," jelasnya.
Baca Juga: Menohok! Soal Rangkap Jabatan, Feri Amsari: Negara Kebingungan Ngasih Gaji yang Patut Bagi Wamen