Stop Bicara Hilirisasi, Bivitri: Ini Warisan Gelap Jokowi yang Harus Dibongkar!

Bivitri mengingatkan bahwa pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan perilaku mereka di ranah publik dan perbuatan tercela harus diproses sesuai hukum.

"Saya ingin bilang kalau kelakuan pejabat kurang baik itu sudah masuk kategori perbuatan tercela dalam UU. Wilayah publik beda dengan privat," katanya.

Selain itu dia juga menyoroti bagaimana Jokowi memberi sinyal keras terkait dukungan politik kepada putranya, Gibran.

Bivitri menilai Jokowi ingin memberi peringatan agar pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan anaknya bakal ikut kena imbasnya.

Baca Juga: PHK dan Kesenjangan Ekonomi Meningkat, Rangkap Jabatan Wamen Dinilai Tak Peka Kondisi Rakyat

"Jokowi sudah capek turun 17 kali ke Jawa Tengah bawa bansos tapi justru bansosnya bermasalah. Ini jadi sinyal bagi yang mau menjatuhkan anaknya," ujar Bivitri.

Mengenai posisi politik, Bivitri yakin sosok tersebut memperhitungkan segala dinamika yang terjadi walau tidak menunjukkan secara terbuka.

"Perhitungan politik pasti ada termasuk dengan elite lain. Tapi kita tidak tahu apa yang dibicarakan di balik pintu tertutup," kata Bivitri.

Baca Juga: Kriminolog Nilai Sudah ada Kesimpulan Penyebab Kematian Diplomat Arya Daru, Polisi Pertimbangkan Sensitivitas

Terakhir Bivitri mengusulkan agar masyarakat juga mulai berpikir tentang cara-cara ekstra konstitusional untuk menyelesaikan masalah politik tanpa merusak sistem yang ada.

"Kita harus out of the box. Ingat Soeharto pun turun karena dipaksa demonstrasi. Jadi mungkin perlu cara lain supaya tidak malu berkepanjangan," tutupnya.***