Bansos Kerap Tidak Tepat Sasaran, Mensos Fokus Atasi Tumpang Tindih Data

bisnisbandung.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang kerap disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial dan menyoroti persoalan tumpang tindih data yang telah lama menjadi penyebab Bansos tidak tepat sasaran.

Dalam pandangannya, masalah utama yang selama ini terjadi adalah tidak adanya sistem data yang terpadu, karena setiap lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, cenderung memiliki basis data sendiri yang tidak sinkron satu sama lain.

Gus Ipul menjelaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar segera memperbaiki sistem data.

Baca Juga: Menohok! Soal Rangkap Jabatan, Feri Amsari: Negara Kebingungan Ngasih Gaji yang Patut Bagi Wamen

“Nah, di era Bapak Presiden inilah kita ingin data-data itu dijadikan satu dan kemudian jadi referensi bersama supaya ini valid dan verifikasinya cukup bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya dilansir dari youtube Metro TV, ditayangkan pada Senin (14/7).

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah kini memperkenalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dimulai sejak Februari lalu.

Data tunggal ini dipadankan dari berbagai pangkalan data lintas lembaga, lalu disusun berdasarkan kriteria khusus oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

Hasilnya adalah pemetaan data yang dibagi dalam desil, dari kelompok paling miskin hingga paling sejahtera.

Baca Juga: PHK dan Kesenjangan Ekonomi Meningkat, Rangkap Jabatan Wamen Dinilai Tak Peka Kondisi Rakyat

Menurut Gus Ipul, masalah akurasi tidak bisa diukur secara absolut karena data bersifat dinamis. Perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan tempat tinggal terjadi setiap hari.

Oleh karena itu, keakuratan data hanya bisa didekati melalui pemutakhiran berkala dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Gus Ipul mendukung dua jalur perbaikan data. Jalur pertama bersifat formal, dimulai dari RT/RW, kelurahan, hingga dinas sosial daerah dan pusat.

Jalur kedua bersifat partisipatif, yakni melalui aplikasi digital Cek Bansos, yang menyediakan fitur untuk masyarakat mengusulkan diri atau menyanggah nama penerima bantuan.

Baca Juga: Sebut Ini Hanya Jabatan Pengawas, Tanggapan Immanuel Persoalan Wamen Rangkap Komisaris BUMN