Karena itu, bila dakwaan mencantumkan informasi tersebut, maka bisa diasumsikan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan secara cermat berdasarkan alat bukti.
Namun demikian, ia menilai bahwa kelanjutan proses hukum terhadap pihak yang diduga memberi restu, terutama jika memiliki jabatan strategis, sangat bergantung pada kemauan politik negara.
Dalam sistem hukum saat ini, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan karena sebagian besar institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, berada di bawah pemerintah.
Lebih lanjut, Fickar menyebutkan bahwa lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilibatkan untuk mengusut kasus ini lebih jauh, asalkan ada dukungan dan dorongan politik dari pemerintah, serta alat bukti yang memadai.***
Baca Juga: Dipecat Gara-gara Buka-bukaan Ijazah Jokowi, Rocky Gerung: Beathor Suryadi Jadi Korban Politik!