bisnisbandung.com - Akademisi Ubedilah Badrun memberikan perhatian khusus terhadap surat yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan kepada DPR RI yang berisi desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, surat tersebut merupakan indikator kuat bahwa sistem politik nasional tengah mengalami gangguan serius, baik secara hukum maupun etika pemerintahan.
Dalam pandangannya, langkah yang diambil para purnawirawan bukan sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi mencerminkan keresahan yang mendalam dari kalangan elite militer terhadap kondisi pemerintahan.
Baca Juga: Budaya Indonesia Bisa Mendunia, Danantara Disarankan Dukung UMKM Seni dan Industri Hiburan Nasional
Diketahui bahwa forum tersebut terdiri dari ratusan tokoh, termasuk mantan Panglima TNI, mantan Komandan Kopassus, dan tokoh militer strategis lainnya.
Keikutsertaan mereka mengisyaratkan bahwa tuntutan ini berasal dari kelompok yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam memahami dinamika kekuasaan negara.
Ubedilah menilai bahwa akar persoalan terletak pada adanya apa yang ia sebut sebagai "cacat bawaan" dalam pemerintahan saat ini.
Baca Juga: Cara Selaras Dengan Alam Demi Selaras Dengan Lingkungan
“Karena pertama, bahwa pemerintahan ini membawa cacat bawaan, seperti beberapa diskusi yang sudah disampaikan. Cacat bawaan itu ada pada diri presiden. Juga cacat bawaan yang sangat mutakhir ada pada diri wakil presiden,” jelasnya dilansir dari youtube satu visi utama.
“Jadi, dari Presiden yang punya cacat bawaan itu, sangat sulit akan membawa republik ini menjadi lebih baik,” terusnya.
Ia merujuk pada sejumlah masalah hukum dan politik yang menyertai naiknya Gibran ke posisi Wakil Presiden, terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran konstitusi dan etika dalam proses pencalonan. Menurutnya, isu tersebut telah menimbulkan krisis legitimasi yang tak bisa diabaikan begitu saja.
“Ini keyakinan objektif sekaligus keyakinan subjektif saya sebagai akademisi, bahwa pemerintahan yang membawa cacat bawaan, yang membawa problem hukum, problem politik, dan problem lainnya, akan sulit membawa sebuah negara mengalami kemajuan akhlak atau mengatasi problem-problem itu,” lugasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya DPR merespons surat tersebut secara prosedural, dengan membacakannya dalam sidang paripurna sebagai langkah awal yang sesuai dengan aturan.