Tuntutan Pemakzulan Gibran Dinilai Terganjal Manuver Elite Politik

bisnisbandung.com - Proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya belum mendapat dukungan nyata dari kalangan legislatif.

Hal ini makin terlihat setelah DPR RI tidak membacakan surat dari sejumlah purnawirawan TNI dalam rapat paripurna ke-20 pada 24 Juni 2025.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai, sikap parlemen menunjukkan absennya komitmen politik untuk merespons serius aspirasi publik maupun tekanan dari kalangan militer senior.

Surat yang dikirim pada 2 Juni 2025 itu merupakan inisiatif empat purnawirawan jenderal lintas matra dan didukung oleh tokoh nasional seperti Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

Baca Juga: Anak Aniaya Ibu di Bekasi, Dedi Mulyadi Langsung Turun Tangan

Mereka menyerukan pemakzulan Gibran karena proses pencalonannya dianggap cacat etik dan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial.

Meski sebelumnya sempat disampaikan bahwa surat tersebut akan dibacakan, rapat paripurna DPR hanya mengagendakan pidato Ketua DPR RI, tanpa menyentuh isu pemakzulan.

Kehadiran 320 anggota memang memenuhi kuorum sidang biasa, namun tidak cukup untuk menginisiasi proses pemakzulan yang membutuhkan kehadiran dua pertiga anggota DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Menurut Hersubeno, kondisi ini sebenarnya bisa diantisipasi jika ada keseriusan politik. Ia menyebut bahwa sejak awal tidak terlihat tanda-tanda bahwa parlemen akan mendorong pemakzulan.

Baca Juga: PSI Memanas! Agus Mulyono Siap Bungkam Kaesang dalam Pertarungan Ketua Umum

“Soal ‘tidak terpenuhi’ itu kan sebenarnya bisa di-setting sejak awal. Kalau memang ada rencana untuk pemakzulan, saya kira siapa pun bahkan yang di daerah, di luar negeri, apalagi resesnya sudah selesai harus datang,” bebernya di youtube pribadinya.

“Tapi kalau tadi itu, yang datang 320 dari semua fraksi, ya itu hanya memenuhi persyaratan bahwa paripurnanya itu sudah quorum saja,” terusnya.

Bahkan partai-partai besar dinilai tidak menunjukkan keberanian politik, meskipun desakan dari masyarakat sipil dan aktivis semakin menguat.

Hersubeno juga menyoroti peran partai besar dalam dinamika ini. Ia menilai bahwa kunci politik ada pada relasi antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Baca Juga: Siapa Berani Lawan Kaesang? Pengamat: PSI Diprediksi Jadi Mesin Politik Jokowi!