Bisnisbandung.com - Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah dinilai “bancakan kroni” oleh sebagian pihak.
Menanggapi isu transparansi dan pengawasan itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan MBG adalah program nasional bukan proyek eksklusif segelintir orang.
Dalam youtube COKRO TV, Dadan menyebut tuduhan soal “bancakan kroni Prabowo” sebagai miskomunikasi.
Baca Juga: Sindir Greenpeace Indonesia, Ketua PBNU Sebut Menolak Total Adanya Penambangan Bentuk Wahabinisme
“MBG ini dirancang untuk seluruh warga yang berhak: ibu hamil, ibu menyusui, balita, pelajar PAUD–SMA, hingga santri di pesantren,” kata Dadan.
Dadan menegaskan MBG sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai program strategis.
Anggarannya di-handle melalui Bappenas bukan Kementerian/lembaga tunggal.
Ia menambahkan skema awal sempat swakelola penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN),namun kemudian diubah ke pola kemitraan.
“Kami libatkan 1.583 satuan layanan gizi di 38 provinsi. Ini agar distribusi makin cepat dan tepat sasaran bukan monopoli satu pihak,” ujar Dadan.
Baca Juga: Warga Geram dengan Pelayanan Dukcapil di Kantor TangCity Mall, Datang Pagi Tetap Ditolak
Terkait kekhawatiran munculnya calo atau penyimpangan Dadan memaparkan mekanisme kontrol ganda.
Pertama,validasi data penerima melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kedua,audit berkala oleh Inspektorat Jenderal Bappenas dan Ombudsman RI.
“Setiap penggunaan anggaran dipublikasikan di portal keterbukaan informasi. Warga juga bisa lapor jika menemukan indikasi penyimpangan,” jelasnya.
Baca Juga: Singgung Jokowi, Politisi Demokrat: SBY Selesai Tanpa Post Power Syndrom