Bisnisbandung.com - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia sepenuhnya dikerjakan oleh para sejarawan profesional, bukan oleh aktivis atau politisi.
Hal ini disampaikan dalam rangka merespons kekhawatiran sebagian kalangan mengenai kemungkinan intervensi politik dalam proyek penyusunan sejarah yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025.
Menurut Fadli Zon, sejarah yang sedang ditulis ulang ini bukan bertujuan untuk menutupi kesalahan atau menghapus fakta sejarah tertentu, melainkan untuk menyajikan narasi sejarah bangsa dari sudut pandang yang lebih menyatukan dan positif.
Baca Juga: 4 Pulau Diincar Sumut? JK: Pulau Itu Sudah Bayar Pajak ke Aceh
“Jadi kita mau lihat apa pencapaiannya, kekurangannya mungkin para sejarawan mencatat juga. Saya tidak tahu, saya tidak intervensi,” tegasnya dilansir dari youtube Metro TV.
Ia memandang penting bagi sejarah nasional untuk menonjolkan pencapaian-pencapaian bangsa dan semangat persatuan, alih-alih membangkitkan luka lama atau memperbesar konflik masa lalu.
Lebih lanjut, Fadli Zon menyatakan bahwa penulisan sejarah kali ini harus berpijak pada prinsip Indonesia-sentris, bukan kolonial-sentris.
Ia menilai bahwa sejarah yang relevan bagi generasi muda perlu dikembangkan dengan pendekatan naratif yang menarik dan berimbang, serta menekankan perjuangan tokoh-tokoh nasional dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Kritik Kebijakan Mendagri, DPRD Jawa Barat Pilih Rapat Efisien tanpa Anggaran Hotel
Fadli juga menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya belum bertemu langsung dengan tim penulis, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan konten.
“Kalau aktivis, masing-masing punya perspektif sendiri. Iya. Politisi, partainya sudah beda, narasinya sudah pasti beda. Iya kan? Kalau misalnya partisan, apalagi. Jadi kita serahkan kepada sejarawan. Tidak ada intervensi. Enggak ada,” tuturnya.
Penulisan dibagi ke dalam sepuluh jilid, yang masing-masing dikerjakan oleh tim penulis dan editor berdasarkan keahlian bidangnya.
Proyek ini menggunakan bahan-bahan sejarah yang telah tersedia, termasuk buku Sejarah Nasional Indonesia, Indonesia dalam Arus Sejarah, dan dokumen sejarah lainnya.
Baca Juga: Pendidikan Gratis di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Tak Ada Pungutan