Bisnisbandung.com - Raja Ampat menjadi sorotan publik setelah terungkap aktivitas penambangan nikel yang merusak lingkungan.
Menurut Jurnals Senior, Hersubeno Arief, isu paling viral berkaitan dengan itu adalah beredarnya daftar kapal tongkang dan kapal tunda bernama JKW Mahakam serta Dewi Iriana, yang kabarnya kebagian kuota angkut nikel sangat besar.
“Nah ini yang paling seru, karena di media sosial saat ini bahkan juga sudah dimuat di media-media online, sedang heboh beredar daftar nama kapal pengangkut nikel di tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag, di Raja Ampat. Kapalnya bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana,” jelasnya di youtube pribadinya.
Baca Juga: Soal Tudingan Terhadap Nadiem Makarim, Kuasa Hukum: 3 T Dipaksakan Itu Tidak Benar
Nama kedua kapal ini dinilai menyerupai inisial Jokowi dan sang istri, sehingga memicu dugaan konflik kepentingan.
“Memang, Ibu Iriana sekarang ini lagi betul-betul jadi sasaran caci maki. Bukan hanya Ibu Iriana, tapi Pak Jokowi dan keluarganya itu jadi sasaran cacian di media sosial,” gamblangnya.
Namun, penelusuran administratif menunjukkan kedua kapal tersebut dimiliki oleh PT Pelita IMC Logistik Tbk, perusahaan publik berkode PSSI di Bursa Efek Indonesia, tanpa afiliasi langsung ke keluarga Presiden.
Hersubeno menekankan bahwa meski nama “JKW” sering diasosiasikan dengan Presiden Joko Widodo, dalam praktiknya singkatan tersebut merujuk pada Jasa Konstruksi Wisma, divisi dari perusahaan logistik besar yang memiliki ratusan kapal tunda dan tongkang.
Struktur kepemilikan PT Pelita IMC Logistik Tbk pun terbuka, dengan pemegang saham mayoritas institusi dan investor publik.
“Nah, pasti banyak yang enggak percaya ya dengan data ini. Orang sudah kadung mencurigai apa pun terhadap keluarga Jokowi. Jadi kalau ada bau-bau JKW, ada bau-bau Iriana, pasti: Ah, ini mainannya Jokowi,” ucapnya.
Di sisi lain, kekhawatiran akan dampak ekologis tetap tinggi. Tagar #SaveRajaAmpat mengundang dukungan luas dari aktivis, selebritas, dan sejumlah pejabat, termasuk tokoh budaya Fadli Zon dan artis Cinta Laura, yang kerap mempromosikan keindahan alam Raja Ampat.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan KLHK, menyatakan aktivitas tambang di Pulau Gak berjalan sesuai regulasi, meski beberapa perusahaan lain di kawasan sama masih dalam pantauan terkait potensi pelanggaran.***