Bisnisbandung.com - Wacana Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan menjadi perhatian publik.
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut rencana ini sebagai sinyal politik yang kuat dari pemerintah bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek mercusuar melainkan prioritas nasional yang sedang diseriusi.
Adi menilai kehadiran Gibran ke IKN juga sekaligus membantah tudingan bahwa proyek IKN akan terbengkalai setelah Jokowi lengser.
Baca Juga: Ketegangan Budi Arie dan PDIP Dinilai Bisa Picu Persepsi Konflik Jokowi dengan Partai
“Secara politik kunjungan Gibran ke IKN itu adalah sinyal kuat bahwa IKN akan terus dilanjutkan dan diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Adi dalam kanal YouTubenya.
Menurutnya kunjungan tersebut adalah cara untuk mengamputasi spekulasi negatif yang menyebut IKN akan dilupakan oleh pemerintahan baru.
“Pembangunan fisik dan infrastruktur IKN sudah mencapai 50%. Kantor Wapres, rumah dinas, dan fasilitas pengamanan sudah mulai dibangun. Artinya, pemerintah serius,” jelasnya.
Menariknya Adi juga menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang mendampingi Gibran dalam kunjungan tersebut.
Rudy menyebut bahwa Gibran direncanakan akan mulai berkantor di IKN tahun 2025.
Baca Juga: Perkara dengan Budi Arie, Jubir PDIP Tegaskan Sikap: Klarifikasi Dulu, Baru Bicara Rekonsiliasi
“Kalau itu benar terjadi ini jadi kabar baik. Artinya pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar melanjutkan tongkat estafet dari Jokowi. Bahkan secara bertahap kehidupan birokrasi akan mulai berpindah ke IKN,” ucap Adi.
Tak cukup hanya Wapres Adi menegaskan kementerian dan lembaga terkait juga wajib ikut pindah ke IKN agar sistem pemerintahan berjalan maksimal.
Ia menyebut ada tiga kementerian utama yang harus menjadi prioritas perpindahan awal, yaitu: Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Kalau cuma Wapres yang pindah itu tidak signifikan. Harus dibarengi kementerian terkait agar ekosistem pemerintah terbentuk,” katanya.