bisnisbandung.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyampaikan pandangan tajam terkait masih eksisnya premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia.
Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau sokongan kekuasaan.
“Tidak ada orang di republik ini berani tanpa ada yang di belakangnya. Saya pastikan 1000% itu benar. Tapi sayangnya dia melakukan itu merasa bahwa kekuasaan lagi di badannya,” ucapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV, Jumat (16/5).
Baca Juga: Dugaan Pemalakan Investor di Cilegon, Kadin: Kami Akan Bertindak Cepat dan Tegas
Ahmad Sahroni menilai bahwa tidak mungkin seseorang bisa bersikap berani dan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum tanpa merasa dilindungi oleh kekuatan besar di belakangnya.
Ia menegaskan bahwa pola ini umum terjadi, dan pelaku premanisme kerap merasa seolah mendapat legitimasi dari kedekatannya dengan penguasa.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketika para pelaku tersebut tersandung masalah, perlindungan itu kerap menghilang begitu saja.
Baca Juga: Dugaan Pemalakan Investor di Cilegon, Kadin: Kami Akan Bertindak Cepat dan Tegas
Lebih lanjut, Sahroni menyayangkan apabila kedekatan dengan kekuasaan tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang membangun, seperti melindungi masyarakat atau membantu tugas sosial.
“Nah, kita berharap ya di republik ini, kita penginnya Bapak Presiden Republik Indonesia perintahkan langsung: tangkap, bubarin semua barang yang memang merusak tatanan negara Republik Indonesia. sudah selesai ini barang,” ungkap Sahroni.
Justru, dalam banyak kasus, kelompok tersebut malah melawan institusi dan menunjukkan sikap arogan terhadap aparat penegak hukum.
Fenomena ini, menurutnya, merusak wibawa negara. Ia menyoroti bahwa penindakan yang dilakukan terhadap aksi premanisme sering kali menyasar orang-orang kecil yang sebenarnya hanya berjuang mencari penghidupan, bukan pelaku utama yang bersenjata atau bermental kriminal.
Baca Juga: Menguak Ancaman Dinasti Politik Jokowi, Pengamat Politik Sebut Indonesia Bisa Bubar
Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum. Sahroni berharap pemerintah, khususnya Presiden, dapat mengambil tindakan tegas untuk memberantas premanisme yang merusak tatanan sosial dan hukum di Indonesia.