Satgas Premanisme Tidak Perlu Ada, Ekonom INDEF Singgung Tugas Aparat Penegak Hukum  

bisnisbandung.com - Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme belakangan menuai sorotan, terutama dari kalangan akademisi dan pelaku ekonomi.

 Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, menilai bahwa pembentukan Satgas ini menunjukkan adanya masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem penegakan hukum dan ekonomi di Indonesia.

“Saya sepakat bahwa Satgas Premanisme ini menurut saya salah satu hal yang seharusnya tidak perlu ada,” ungkapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV, Selasa (13/5).

Baca Juga: Peluang Bisnis Dari Rumah Yang Tetap Menguntungkan

Menurutnya, pengendalian premanisme semestinya menjadi bagian dari tugas pokok aparat penegak hukum yang telah memiliki mandat dan wewenang secara formal.

 Pembentukan Satgas baru justru dianggap sebagai indikasi lemahnya penegakan hukum yang ada saat ini.

“Sebetulnya ini tugas dari aparat penegak hukum, gitu ya.  Dan kita juga sudah punya Kementerian Koordinator, kan? Berarti kan sudah bisa mengkoordinasikan aparat penegak hukum dan juga stakeholders terkait, begitu,” lugasnya.

Baca Juga: Nasi Goreng dalam Politik, Adi Prayitno Ungkap Dinamika Hubungan Megawati-Prabowo

 Ia menekankan bahwa jika fungsi aparat berjalan optimal dan dikoordinasikan secara efektif oleh kementerian terkait, maka pembentukan Satgas khusus tidak diperlukan.

Andry juga menyoroti dampak premanisme terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Banyak UMKM yang harus menanggung beban biaya tersembunyi (hidden cost) hingga 20–50 persen dari pendapatan mereka karena pungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas).

Biaya tambahan ini tidak hanya menggerus keuntungan pelaku usaha, tapi juga menciptakan ketidaknyamanan berusaha yang bisa berdampak buruk terhadap iklim investasi nasional.

Baca Juga: Tekanan Global untuk Palestina Semakin Kuat, Anies: Dunia Akan Dukung Kemerdekaan