Bisnisbandung.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menerapkan pendidikan berkarakter melalui pelatihan di barak militer.
Menurut Pigai kebijakan tersebut tidak melanggar HAM selama tidak mengandung kekerasan fisik atau corporal punishment.
Baca Juga: Data Kemiskinan Dinilai Direkayasa Demi Citra, Rinny Budoyo Kritik Pemerintah dan BPS
Dikutip dari youtube kompas, Pigai menjelaskan "Saya pertegas ini tidak melanggar HAM ya."
"Karena yang dilakukan bukan corporal punishment seperti mencubit atau memukul. Ini soal pembentukan karakter, mental, dan disiplin," ujar Pigai.
Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment adalah bentuk hukuman fisik yang bersifat menyakitkan dan tidak mendidik.
Ia menilai pendekatan yang diterapkan di Jawa Barat justru berorientasi pada pembentukan tanggung jawab dan kompetensi anak.
"Kalau orientasinya membentuk disiplin, mental, dan tanggung jawab, maka itu tidak bertentangan dengan HAM. Justru ini harus didukung," ujarnya.
Baca Juga: Sinyal Serius Usulan Pencopotan Gibran, Alifurrahman Menduga Ada Ketegangan di Kalangan Elit
Lebih lanjut Pigai menyebut jika program ini terbukti berhasil di Jawa Barat, sebaiknya menjadi proyek nasional.
Ia mendorong Menteri Pendidikan untuk mengatur secara formal agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
"Kalau bagus kenapa tidak diterapkan di seluruh Indonesia? Kita perlu siapkan SDM unggul untuk menyongsong 2035 dan 2045. Disiplin, karakter, dan tanggung jawab adalah kunci," kata Pigai.
Baca Juga: Celah Regulasi di Balik Masuknya World App ke Indonesia, Terdaftar Tapi Tak Diverifikasi