Ia mengaitkan pentingnya pembentukan karakter dengan target besar pemerintah untuk membawa Indonesia ke panggung dunia pada 2045 bertepatan dengan usia 100 tahun kemerdekaan.
Ia pun menekankan pentingnya membedakan antara pendidikan kewarganegaraan biasa dengan pendekatan pendidikan berbasis pembentukan kompetensi dan produktivitas seperti yang diterapkan di barak.
"Ini bukan civic education. Ini pendidikan yang mengasah knowledge, skill, dan attitude. Bukan tentang hafalan Pancasila atau UUD. Jadi tidak bisa langsung dilabeli melanggar HAM."
Pigai menilai inisiatif Dedi Mulyadi layak diapresiasi karena membawa semangat baru dalam reformasi pendidikan terutama dalam menyiapkan generasi yang siap bersaing secara global.***
Artikel Terkait
Jokowi dan Gibran Jadi Target, Norman Hadinegoro Sebut Ini Rencana Jatuhkan Prabowo
Hanya Orang Bodoh yang Percaya Ijazah Jokowi Palsu, Kata Akademisi
Ade Armando Kritik PDIP, Megawati Harus Belajar Demokrasi dari Kaesang dan PSI
Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Pengamat Politik: Saya Tidak Percaya!
"Jasa Beliau Tak Terhitung" Prabowo Akui Peran Jokowi dalam Surplus Beras Indonesia
Bansos Hanya untuk yang Sudah Vasektomi? Mensos Saifullah Yusuf Minta Dedi Mulyadi Jangan Gegabah