Kritik ini muncul di tengah catatan historis bahwa sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia berasal dari lingkungan BUMN, dengan nilai kerugian negara yang sangat signifikan.
Dalam kondisi seperti ini, pengurangan ruang gerak KPK justru dikhawatirkan akan memperlemah upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang selama ini telah dibangun.***
Baca Juga: Jasa Beliau Tak Terhitung Prabowo Akui Peran Jokowi dalam Surplus Beras Indonesia