Kritik ini muncul di tengah catatan historis bahwa sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia berasal dari lingkungan BUMN, dengan nilai kerugian negara yang sangat signifikan.
Dalam kondisi seperti ini, pengurangan ruang gerak KPK justru dikhawatirkan akan memperlemah upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang selama ini telah dibangun.***
Baca Juga: Jasa Beliau Tak Terhitung Prabowo Akui Peran Jokowi dalam Surplus Beras Indonesia
Artikel Terkait
KPK Angkat Bicara Soal Gagasan Prabowo Miskinkan Koruptor
KPK Tunggu Laporan Resmi Kemendagri soal Bupati Indramayu Lucky Hakim Pergi ke Jepang
KPK Tindak Lanjuti Kasus Korupsi Bank BJB, Sita Motor Royal Enfield Ridwan Kamil
Ketua KPK Jadi Pengawas Danantara, Pengamat Menilai Pembusukan KPK Berlanjut!
Eks KPK Sebut Masa Depan Pengadilan Suram, Kritik Keras Kasus Korupsi Ketua PN Jakarta
Hakim Penolak Prapid Hasto Kini Diciduk KPK, Politisi PDIP: Karma Itu Nyata