Bisnisbandung.com - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai besaran peluang untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski secara politik bukan perkara mudah.
Zainal menegaskan bahwa setiap keinginan untuk melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan harus dimulai dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
“Saya kira tentu secara matematis sulit ya, karena koalisi pendukung pemerintahan sekarang itu kan sangat besar ya,” bebernya dilansir Bisnis Bandung drai youtube Kompas TV, Kamis (2/5).
Baca Juga: Viral Guru di KBB Tugaskan Siswa Gambar Alat Kelamin, Ini Klarifikasinya
“Termasuk menurut saya PDIP, yang sampai sekarang setidaknya yang terlihat di publik itu tidak menjadi oposisi untuk Prabowo, tapi hanya tersisa untuk oposisi kepada Gibran dan bapaknya,” lanjutnya.
Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang untuk mengusulkan pemakzulan jika ada alasan dan mekanisme yang mendukung.
Ia menyatakan bahwa meskipun DPR sering kali dianggap solid dalam mendukung pemerintah karena dominasi koalisi besar, tidak menutup kemungkinan munculnya aspirasi berbeda dari sejumlah anggota atau fraksi.
Baca Juga: Pelan-pelan Disingkirkan Prabowo? Pengamat: Satu per Satu Orang Jokowi Keluar dari Istana
Aspirasi tersebut bisa berasal dari dalam DPR sendiri maupun dari masyarakat luas yang menyalurkannya melalui wakil rakyat.
Prosedur pemakzulan Gibran bisa dimulai melalui pengajuan hak menyatakan pendapat oleh DPR.
Proses ini memerlukan dukungan dari sejumlah anggota DPR yang berasal dari berbagai fraksi, kemudian dibahas dalam rapat pleno dengan ketentuan kuorum tertentu.
Jika disetujui, proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir diambil oleh MPR.
Meski secara prosedural peluang itu ada, Zainal juga mengakui bahwa secara matematis sangat sulit merealisasikannya, mengingat kuatnya dukungan koalisi terhadap pemerintahan saat ini.
Baca Juga: Rismon Sianipar Meledak di Podcast: Jokowi Bisa Bohongi Pendukungnya, Tapi Bukan pada Teknologi!